Alternatif Desain Pengawasan dan Penghitungan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Berdasarkan Harta Bersih

ronny wicaksono, Basri Musri

Abstract


Penelitian ini dibuat dalam rangka meneliti perbaikan sistem pengawasan wajib pajak yang didasarkan dari adanya potensi ketidakpatuhan wajib pajak yang dilihat dari nilai pengungkapan harta tax amnesty sebesar Rp4.884 Triliun dan rendahnya tax ratio yang pada tahun 2017 sebesar 10.7% (DJP, 2018). Sistem self assessment, Penyidikan, Pemeriksaan, dan Pengawasan oleh Account Representative masih menunjukkan kelemahan dengan tidak terdeteksinya nilai dari deklarasi harta tersebut. Penelitian ini menggunakan theory planned behavior untuk menjelaskan adanya ketidakpatuhan wajib pajak. Dalam mengontrol ketidakpatuhan tersebut Direktorat Jenderal Pajak dapat menggunakan data informasi yang akan dibandingkan dengan SPT Wajib Pajak yang datanya dapat diperoleh berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012. Penelitian ini disusun dengan metode deskriptif dengan melakukan wawancara, perbandingan sistem yang ada dengan yang akan diajukan, dan penelitian terhadap peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih detail lagi kepada wajib pajak, sehingga ketidakpatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran dan pelaporan pajak dapat diminimalisir.

References


Achmat, Z. (2010). THEORY OF PLANNED BEHAVIOR, MASIHKAH RELEVAN ?, 1–26.

Alm, J., McClelland, G., & Schulze, W. D. (1992). Why do people pay taxes? Journal of Public Economics, (1), 21–38. Retrieved from https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/004727279290040M

Arnold, J. (2012). Improving the Tax System in Indonesia. OECD Economics Department Working Papers, (998).

Benk, S., Cakmak, A. F., & Budak, T. (2011). An investigation of tax compliance intention : A theory of planned behavior approach. European Journal of Economics, Finance and Administrative Sciences, 28(28), 180–188.

DJP. (2018). Annual Report 2017.

evi, tiolina. (2016). The Effect of Taxpayer Compliance Against Increasing The Tax Revenue Agency. International Journal of Economic Perspectives, 10(2), 84–92.

Flick, U., Kardorff, ernst von, & Steinke, I. (2004). a companion to qualitative research. london: sage publication.

Harinurdin, E. (2009). Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Badan. Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi, 16, 96–104. Retrieved from http://journal.ui.ac.id/index.php/jbb/article/viewArticle/610

Kemenkeu. (2018). Laporan Keuangan Kementerian Keuangan 2017 Audited. Kementerian Keuangan RI.

Najib, M. (2018). MENEROPONG KEBIJAKAN PENGAMPUNAN PAJAK MENURUT TEORI ECONOMIC ANALYSIS OF LAW. Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara (Vol. 4). https://doi.org/10.28986/jtaken.v4i1.152

Pemerintah Republik Indonesia. UU no 36 tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, Sekretariat Negara § (2008).

Pemerintah Republik Indonesia. Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan (2012). Indonesia.

Pravasanti, Y. A. (2018). Dampak Kebijakan dan Keberhasilan Tax Amnesty Bagi Perekonomian Indonesia, (1), 84–94.

Rahardjo, B. T. (2017). Personal Participation of Individual Taxpayer in the Annual Income Tax Return (SPT) of Income Tax (PPh) During Amnesty Tax Program Periods 1 and 2 by Business Sector In DKI Jakarta Regional Office Directorate General of Taxes, 3(November), 9–35.

Tanzi, V., & Shome, P. (1993). A Primer on Tax Evasion Author ( s ):

Vito Tanzi and Parthasarathi Shome Published by : Stable URL : Palgrave Macmillan Journals on Behalf of the International Monetary Fund, 40(4), 807–828. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/3867611 A Primer on Tax Evasion




DOI: https://doi.org/10.17509/jpak.v7i2.17129

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License

Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan  is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats