RENCANA TATA KELOLA DESTINASI PARIWISATA KAWASAN PULAU CAMBA-CAMBANG DAN SEKITARNYA DI KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

Abstract

Pembangunan pariwisata bahari pada hakikatnya adalah upaya mengembangkan dan memanfaatkan objek serta daya tarik wisata bahari di kawasan pesisir dan laut Indonesia. Dengan demikian, agar pengembangan pariwisata, termasuk wisata bahari dapat memberikan manfaat ekonomi yang maksimal bagi masyarakat, sektor swasta, dan pemerintah daerah, serta juga mampu memberi pengalaman yang bernilai bagi wisatawan, menjamin kelestarian lingkungan alam, kelestarian sosial budaya dan adat istiadat masyarakat, maka dalam pelaksanaannya dibutuhkan strategi yang terencana dan sistematis dalam pengelolaan di sebuah destinasi. Salah satu destinasi pariwisata yang memiliki tujuan sebagai kawasan wisata bahari adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten ini memiliki keingnan untuk menjadikan pariwisata sebagai salah satu sektor unggulan.Dalam dua dekade terakhir pada perspektif internasional menunjukan bahwa pola pengelolaan kolaboratif dalam konteks pariwisata semakin mengemuka. Pola ini disebut pula Destination Management Organization (DMO). Pola tersebut dinilai cukup ampuh karena melibatkan langsung semua pihak yang terkait pemangku kebijakan dan kepentingan dalam proses pembangunan pariwisata. Untuk itulah kemudian, manejemen pengorganisasian terhadap sebuah destinasi pariwisata menjadi suatu keharusan, bukan sebagai bentuk implementasi dari perencanaan semata, melainkan suatu tata kelola yang berkelanjutan secara keseluruhan dengan keterlibatan berbagai pihak, khususnya masyarakat lokal. Konsep yang digunakan konsep tentang stakeholder yang terkait dengan pembangunan pariwisata, kemudian dikaitkan dengan konsep tingkat kepentingan, pengaruh, serta keterlibatan stakeholder serta konsep pengembangan model kelembagaan dan bentuk tata kelola yang mampu meningkatkan partisipasi stakeholderPermasalahan yang terjadi adalah banyaknya sumberdaya alam yang dapat dimanfaatkan dalam bidang pariwisata, sumberdaya manusia yang jumlahnya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga kerja bidang pariwisata dan sumberdaya potensial lain yang belum dimanfaatkan secara optimal, maka dibutuhkan format tata kelola yang sesuai dengan kondisi tersebut agar semua sumberdaya potensial dapat dimanfaatkan secara optimal.