KEBIJAKAN DISTRIBUSI GURU MELALUI PARTICIPATORY MANAGEMENT PADA ERA OTONOMI DAERAH

Abstract

Distribusi guru yang tidak merata akan berdampak terhadap penurunan kualitas pelayanan
mutu pendidikan. Oleh karena ini harus segera diatasi dan perlu dipikirkan manajemen yang
lebih baik, satu diantaranya melalui Participatory Management. Konsepnya adalah pemberian
peluang bagi guru yang kekurangan beban kerja 24 jam mengajar tatap muka untuk mencari
sekolah yang kekurangan guru. Mekanisme kebijakannya disebut visit teacher. Dinas Pendidikan
harus menyediakan data dan informasi pendidikan sementara bupati harus mengeluarkan
Peraturan Bupati (Perbup). Kebijakan ini satu sisi dapat menolong guru memenuhi 24 jam
tatap muka dan pada sisi yang lain dapat memeratakan distribusi guru dan meningkatkan mutu
pendidikan di daerah.