Ketaatan pada Peraturan Perundangan, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Abstract
This study aims to determine the effect of obedience on legislation and reporting systems on the performance accountability of government agencies. The population in this study were 30 Regional Organization Organizations (OPD) in Palembang. Data collection techniques using purposive sampling method with a total of 90 respondents. Data collection by distributing questionnaires using 5 (five) points Likert scale. The analysis technique that is intended is Multiple Regression. Based on the results of the study note that adherence to the legislation and reporting system has a positive and significant effect on the accountability of the performance of government agencies. The implication is that for regional governments, it is necessary to provide direction, socialization and ongoing coordination starting from the Regional Head and the head of the OPD to the implementing staff and technical staff, so that adherence to the laws and regulations, the importance of the direct role and participation of regional heads and heads OPD-OPD, to always control and commit to implementing reporting systems within government agencies, as one of the implementations of public services in a sustainable manner.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ketaatan pada peraturan perundangan dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Populasi dalam penelitian ini adalah 30 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Palembang. Teknik pengumpulan data menggunakan metode purposive sampling dengan total responden adalah sebanyak 90 orang. Pengumpulan data dengan menyebarkan kuesioner menggunakan 5 (lima) poin skala Likert. Teknik analisis yang duginakan adalah Regresi Berganda. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa ketaatan pada peraturan perundangan dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Implikasinya, bahwa bagi Pemerintah daerah, perlu memberikan arahan, sosialisasi dan koordinasi yang terus menerus mulai dari Kepala Daerah dan kepala OPD-OPD sampai dengan pegawai pelaksana dan pegawai teknis, agar diterapkan ketaatan pada peraturan perundangan, pentingnya peran langsung dan keikutsertaan kepala daerah dan kepala OPD-OPD, untuk selalu mengontrol dan berkomitmen dalam menerapkan sistem pelaporan di lingkungan instansi pemerintah, sebagai salah satu pelaksanaa pelayanan publik secara berkelanjutan.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Asmawanti, D., Sari, A. M., Fitranita, V., & Wijayanti, I. O. (2020). Dimensi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Journal Of Applied Accounting And Taxation, 5(1), 85–94.
Bastian, Indra. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Erlangga, Jakarta
Cahyani, N. M. M., & Utama, I. M. K. (2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran,Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Pada Akuntabilitas Kinerja. E-Jurnal Akuntansi, 10(3), 825–840.
Halim, A., & Abdullah, S. (2010). Hubungan Dan Masalah Keagenan Di Pemerintah Daerah. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2(1), 53-64.
Heptariani.Z, S., Rasuli, M., & Taufik, T. (2013). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Budaya Organisasi, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Pada Universitas Riau). Sorot, 8(1), 32–47. Https://Doi.Org/10.31258/Sorot.8.1.2349
Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang. Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. Http://Eprints.Uanl.Mx/5481/1/1020149995.Pdf
Indonesia, R. (2014). Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Lembaran Negara Ri Tahun 2014.
Irawati, A. C. A. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja. Jurnal Akuntansi & Keuangan, 10(1), 56–70.
Khairunsyah;Yulia Efni. (2018). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dimediasi Oleh Komitmen Organisasi (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kampar). Jurnal Tepak Manajemen Bisnis, 10(1), 64–78.
Lumenta, A. L., Morasa, J., & Mawikere, L. (2016). Pengaruh Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Dan Ketaatan Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Kabupaten Minahasa Selatan). Jurnal Emba, 4(3), 135–146.
Mardiasmo, (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : Andi Offset.
Nurina; Yahya, M. R. (2016). Pengaruh Pelaksanaan Anggaran Belanja Modal Dan Ketaatan Pada Pemerintah Kota Banda Aceh. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi Unsyiah, 1(2), 128–142.
Pratama, R., Agustin, H., & Taqwa, S. (2019). Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Jurnal Eksplorasi Akuntansi, 1(1), 429–444. Http://Jea.Ppj.Unp.Ac.Id/Index.Php/Jea/Issue/View/4
Riantiarno, Reynaldi & Nur, A. (2011). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu). Pekbis Jurnal, 3(3), 560–568.
Rizki, Amalida Winda. Rosidi, Saraswati Erwin. 2018. Internal Control System, Regulatory Compliance, Performance Accountability, And Quality Of Financial Statement. Eurasia: Economics & Business, 12(18), December 2018 Doi Https://Doi.Org/10.18551/Econeurasia.2018-12
Setyawan, H. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Kinerja Manajerial Sebagai Variabel Moderating. Jom Fekon, 4(1), 251–264.
Telabah, I. W. S., Hermanto, H., & Handajani, L. (2018). Implementation Of Performance Accountability System For Government Institution (Sakip) : Determinants And Consequence In Local Government. International Business And Accounting Research Journal, 2(2), 87=102. Https://Doi.Org/10.15294/Ibarj.V2i2.41
Wahdatul, L., Rahayu, S., & Dillak, V. J. (2016). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja Dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Bandung. E-Proceeding Of Management, 3(2), 1560–1565. Https://Libraryeproceeding.Telkomuniversity.Ac.Id/Index.Php/Management/Article/View/1859
Wahid, I. (2016). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Sistem Pelaporan, Dan Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Dae. Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau, 3(1), 2457–2471.
Yulianto, A. R., & Muthaher, O. (2019). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kabupaten Pati. Tirtayasa Ekonomika, 14(2), 204-219.
Zakiyudin, M. A. S. (2015). Kejelasan Sasaran Anggaran , Pengendalian Akuntansi , Sistem Pelaporan Dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama Ri. Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan JRAP, 2(1), 89–96.
DOI: https://doi.org/10.17509/jrak.v8i3.26342
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
View My Stats