HASIL PEMERIKSAAN DAN KASUS KORUPSI PADA PEMERINTAH DAERAH Studi pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2015-2018

Safira Marsha Isnadiva, Haryanto Haryanto

Abstract


ABSTRACT

The aim of this study was to reidentify the effect of government audit results on the corruption of province government in Indonesia in 2015-2018. The dependent variable used is the corruption of the province government in Indonesia, while the independent variable used is audit opinion, audit findings, and audit rectification. The sample of this study consisted of 68 samples from provinces government in Indonesia in 2015-2018. The data used in this study are secondary data, namely the LKPD Examination Report, BPK IHPS and The Attorney Generals Office Annual Report. This study is using a purposive sampling method. The analysis technique used to test hypotheses is regression analysis. Based on the test results, it can be seen that audit opinion does not affect the corruption of province governments in Indonesia, audit findings and audit rectification have a positive effect on the corruption of province governments in Indonesia.

Keywords: audit opinion, audit findings, audit rectification and corruption.

 

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji kembali pengaruh hasil pemeriksaan terhadap korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia periode tahun 2015-2018. Opini pemeriksaan, temuan pemeriksaan, dan tindak lanjut hasil pemeriksaan diuji untuk melihat pengaruhnya terhadap korupsi yang terjadi pada pemerintah provinsi di Indonesia. Sampel penelitian yang diolah ini terdiri atas 68 sampel dari 34 pemerintah provinsi di Indonesia periode tahun 2015-2018. Data yang digunakan yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD, Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester Badan Pemeriksa Keuangan (IHPS BPK) dan Laporan Tahunan Kejaksaan Agung. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Analisis regresi digunakan untuk menguji hipotesis. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan ditemukan bahwa temuan pemeriksaan dan tindak lanjut hasil pemeriksaan berpengaruh positif terhadap korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia sedangkan opini pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap korupsi pada pemerintah provinsi di Indonesia.

Kata kunci: opini pemeriksaan, temuan pemeriksaan, tindak lanjut hasil pemeriksaan dan korupsi.


Keywords


audit opinion, audit findings, audit rectification and corruption.

Full Text:

PDF

References


REFERENSI

Abed, George T. & Gupta, Sanjeev. (2002). Governance, Corruption & Economic Performance. International Monetary Fund, September, 2002.

AICPA. (2002). Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit SAS 99. Statement on Auditing Standards No. 99.

Afriyanti, D., Sabanu, H. G. & Noor, F. (2015). Penilaian Indeks Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara, 1(1), 21–42.

BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. (2019). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I.

----------------------------------------. (2018a). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I.

----------------------------------------. (2018b). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II.

----------------------------------------. (2017a). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I

----------------------------------------. (2017b). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II.

----------------------------------------. (2017c). Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

----------------------------------------. (2016a). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I.

----------------------------------------. (2016b). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II.

----------------------------------------. (2015a). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester I.

----------------------------------------. (2015b). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan BPK Semester II.

----------------------------------------. (2007) Petunjuk Teknis Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Cressey, D. R. 1950. Criminal Violation of Financial Trust. Indiana University.

Cressey, D. R. (1953). Other People’s Money. Montclair, NJ: Patterson Smith, pp.1- 300.

Damiati, Liska. (2016). Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah

Diany, Y. A. (2014). Determinan Kecurangan Laporan Keuangan: Pengujian Teori Fraud Triangle. Skripsi: Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Effendy, Yuswar. (2013). Tinjauan Hubungan Opini WTP BPK dengan Kasus Korupsi pada Pemerintah Daerah di Indonesia Kajian Manajemen Keuangan Pemerintah, Hubungan antara Masyarakat, Pemerintah dan Pemeriksa (Auditor). Jurnal Manajemen dan Bisnis. Vol 13, (1).

Eisenhardt, K.M. 1989. Agency Theory; An Assessment and Review. Academy of Management Review, 14: 57-74.

Haryanto, Sahmuddin & Arifuddin. (2007). Akuntansi Sektor Publik. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Heider, F. (1958). The Psychology of Interpersonal Relations. New York: Wiley.

Heriningsih & Marita. (2013). Pengaruh Opini Audit dan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa. Buletin Ekonomi,11 (1).

Huefner, R. J. (2011). Fraud Risks in Local Government: An Analysis of Audit Findings, 3 (3), 111-125.

Indonesia. (1999). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

------------. (2004). Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

------------. (2006) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

------------. (2010) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

ICW, Indonesian Corruption Watch. (2009). Korupsi Sistemik. Diunduh tanggal 8 Juli 2020, https://antikorupsi.org/id/article/korupsi-sistemik.

ICW, Indonesian Corruption Watch. (2015). Kasus Fraud Di Pemerintah Daerah Indonesia Tahun Anggaran 2014 Dan 2015. Jakarta. Laporan Tidak Dipublikasikan.

ICW, Indonesian Corruption Watch. (2018). Penindakan Korupsi di Semeter I 2018 Turun Dibanding Tahun Lalu Retrieved November, 2019 from https://kumparan.com/kumparannews/icw-penindakan-korupsi-di-semester-i-2018-turun-dibanding-tahun-lalu-1537261985332266676/full.

Iskandar, R. A. (2018). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2017 Stagnan, Tetap di Skor 37 - News Liputan6.com. Retrieved October 11, 2018.

Ismunawan. (2016). Pengaruh Faktor Non Keuangan dan Keuangan Terhadap Tingkat Korupsi Pemerintah Daerah di Indonesia. Tesis: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret.

Jensen & Meckling, William (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3, 305-360.

Kejaksaan Agung Republik Indonesia. (2018). Laporan Tahunan Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Khair, Almanna. (2015). The Effect of The Achievements of The Financial Statements Opinion, Internal Control System, and Evaluation Score of performance Accountability to the State Loses at The Public Sector Instances in Indonesia. Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB Universitas Brawijaya.

Klitgaard, R. (1997). Cleaning Up and Invigorating The Civil Service, 17, 487–509.

KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). Memahami Untuk Membasmi - Buku Panduan untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. Retrieved from www.kpk.go.id

KSAP, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2010). Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Kurniawan, T. (2009). Peranan Akuntabilitas Publik dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemberantasan Korupsi di Pemerintahan, Bisnis dan Birokrasi. Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, 16 (2).

LAN, Lembaga Administrasi Negara. (2015). Akuntabilitas - Modul Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan: Lembaga Administrasi Negara.

Liu, J. and Lin, B. (2012). Government Auditing and Corruption Control: Evidence from China’s Provincial Panel Data. China Journal of Accounting Research, 5, 163-186.

Lou, Y. I., and M. L. Wang. 2009. Fraud Risk Factor Of The Fraud Triangle Assessing The Likelihood Of Fraudulent Financial Reporting. Journal of Business & Economics Research, 7 (2), 61–78.

Lukfiarini, Riski. (2018). Pengaruh Hasil Audit BPK-RI terhadap Tingkat Korupsi di Indonesia. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

Luthans, F. (2005). Organizational Behavior, 10th Publisher: McGraw Hill Irwin, Boston, MA

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Penerbit: Andi Offset Yogyakarta.

Maria, E., A. Halim, E. Suwardi, & S. Miharjo. (2019). Eksplorasi Kesempatan Untuk Melakukan Fraud di Pemerintah Daerah, Indonesia. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 16 (1).

Masdiantini, P. Riesty & Erawati, N. M. A. (2016) Pengaruh Ukuran Pemerintahan, Kemakmuran, Intergovermental Revenue, temuan dan Opini Audit BPK Pada Kinerja Pemerintah. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. 14 (2).

Masyitoh, Wardhani & Setyaningrum. (2015). Pengaruh Opini Audit, Temuan Audit dan Tindak Lanjut Hasil Audit terhadap Persepsi Korupsi pada Pemerintah Daerah Tingkat II Tahun 2008-2010. Simposium Nasional Akuntansi 18, Medan.

Moisiu, A. (2014). Decentralization and the Increased Autonomy in Local Governments. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 109, 459–463.

Muhtar, S., and Sriyanto. 2018. Corruption in Indonesia Local Government: Study on Triangle Fraud Theory. International Journal of Business and Society, 19 (2), 536–552.

Neu, D., J. Everett, A. S. Rahaman, and D. Martinez. 2013. Accounting and Networks of Corruption. Accounting, Organizations and Society, 38, (6–7). Elsevier Ltd: 505–524.

Petrovits, C., C. Shakespeare, and A. Shih. 2011. The Causes and Consequences of Internal Control Problems in Nonprofit Organizations. Accounting Review, 86 (1), 325–357.

Pope, J. (2000). Transparency International Source Book 2000: Confronting Corruption: The Element of a National Integrity System. Vol. 13. Online available from http://www.transparency.org/content/download/2439/14493/file /sourcebook.pdf.zip

Pramesti & Haryanto. (2019). Akuntabilitas dan Tingkat Korupsi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah. Jurnal Akuntansi Aktual, Vol. (6), 280-344.

Putri, D. I. (2019). Hasil Audit Pemerintahan dan Tingkat Korupsi Kolusi pada Pemerintahan Daerah Provinsi di Indonesia. Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta.

Putrianti, D. S.. (2008). Efektivitas Laporan Hasil Temuan Pemeriksaan dalam Mewujudkan Reformasi Transparansi Fiskal dan Akuntabilitas Sektor Publik di Indonesia. Jurnal Ilmu Administrasi, Vol. V, No. 4.

Quah, Jon S.T. (1999). Anti-Corruption Agencies in Four Asian Countries: A Comparative Analysis. Comparative Governance Reform in Asia: Democracy, Corruption, and Government Trust. Emerald Publishing Limited, Vol.17.

Rai, I. G. Agung. (2008). Audit Kinerja pada Sektor Publik: Konsep, Praktik dan Studi Kasus, Penerbit Salemba Emapat. Jakarta

Rini, Rini &, Damiati, Liska. (2017). Analisis Hasil Audit Pemerintahan dan Korupsi Pemerintah Provinsi di Indonesia. Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis, Vol. 4 (1).

Safitri, N. L. K. S. A. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal dan Temuan Kepatuhan Terhadap Opini Audit pada Pemerintah Daerah. Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 3, 2014.

Schiavo-Campo, S. & D. Tommasi. 1999. Managing Government Expenditure. Manila: Asian Development Bank.

Shah, A. (2007). Performance Accountability and Combating Corruption. (A. Shah, Ed.). Washington, DC: The World Bank. https://doi.org/10.1596/978-0-8213-6941-8.

Shohib, A. & Haryanto. (2014). Audit Pemerintah dan Pengendalian Korupsi, Diponegoro Journal of Accounting, Vol. 3, 2014.

Suyanto. 2009. Evidence from Statement on Auditing Standard No. 99. Gadjah Mada International Journal of Business, 11 (1), 117–144.

TI, Transparency International. (2018). Corruption Perceptions Index 2018: GlobalScores.

Tribunnews.com. (2018). Maraknya Kasus Korupsi Tanda Menurunnya Integritas Elemen, from https://www.tribunnews.com/tribunners/2018/09/19/maraknya-kasus-korupsi-tanda-menurunnya-integritas-elemen-bangsa.

Tuanakotta, M. 2012. Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat Jakarta.

Umar, H. (2012). Pengawasan untuk Pemberantasan Korupsi. Jurnal Akuntansi & Auditing, 8 (2), 95-189.

Wolfe, D. T., and D. R Hermanson. 2004. The Fraud Diamond : Considering the Four Elements of Fraud. CPA Journal, 74 (12), 38–42.




DOI: https://doi.org/10.17509/jrak.v9i1.28342

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License

Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan  is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

View My Stats