PENGARUH SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP AKUNTABILITAS LAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN (DPPK) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG
Abstract
Full Text:
PDFReferences
Bastian,Indra,2007, “Akuntansi sektor Publik”, Jakarta,Salemba Empat.
Halim,Abdul,2004,“Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah”, Jakarta ,Salemba Empat.
Hasanah, Nurmalia,2016,”Akuntansi Pemerintahan”,Bogor,Penerbit In Media
Kadir,Abdul,2003,”Pengenalan Sistem Akuntansi”, Yogyakarta, Andi.
Krismiaji,2005,“Sistem Informasi Akuntansi”, Yogyakarta,Akademi Manajemen Perusahaan YPKN.
La Midjan, 2001,”Sistem Informasi Akuntansi 1”,Bandung, Lingga Jaya.
Mahmudi, 2005, “Manajemen Sektor Publik” Edisi Revisi, Yogyakarta UPP STIE YKPN.
Mardiasmo, 2004, “Akuntansi Sektor Publik”, Yogyakarta,Andi.
Rasul,Syahrudin,2003, ”Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran dalam Perspektif UU NO. 17/2003 Tentang Keuangan Negara”, Jakarta, PNRI.
Sugiyono, 2007, “Metode Penelitian Bisnis”, Bandung,CV. Alfabeta
Susanto,Azhar,2004,“Sistem Akuntan si dan Konsep Pengembangan Berbasis Komputer”, Bandung, Lingga Jaya.
Sutabri,Tata, 2004, “Sistem Informasi Akuntansi”, Yogyakarta,Andi.
Ulum,Ihyani,,2004,“Sebuah Pengantar Akuntansi Sektor Publik”, Malang ,UMM Press.
Keputusan Mendagri Nomor. 29 Tahun 2002 tentang Pengurusan Per tanggungjawaban Keuangan Daerah Serta Tata Cara Pengawasan, Penyusunan dan Perhitungan APBD
Keputusan Presiden RI No. 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen
Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Mendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005. tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
Surat Edaran Nomor 900/316/BAKD tanggal 5 April 2007 tentang Pedoman Sistem dan Prosedur Penatausahaan dan Akuntansi Keuangan Daerah
Surat Edaran Nomor 900/743/BAKD tanggal 4 September 2007 tentang Modul Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara
Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang RI Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Rachmawati,Rima, (2016).Sistem Informasi dilihat dari Aspek Kualitas Informasi Akuntansi Manajemen. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan. Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia.Vol 4, No 2 Agustus Tahun 2016. Pp 22-31
Tresnawati,Fera,R Nelly Nur Apandi (2016). Pengaruh Tindak lanjut Hasil Pemeriksaan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Kemntrian/Lembaga Republik Indonesia. Jurnal Akuntansi Riset. Program Studi Akuntansi Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Vol 5 No 2 Tahun 2016 Juli- Desember Tahun 2016. Pp 01-12
DOI: https://doi.org/10.17509/jrak.v5i1.6737
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
View My Stats