TINJAUAN ATAS RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PEMERINTAH KOTA BANDUNG

Rina Tresnawati, Erinisa Aini Putri

Abstract


Abstract. The paper aims to determine the amount of contribution from the local retribution toward Local Revenue at Bandung City in the period 2011-2015 and the criteria of effectiveness. This study uses descriptive method, which is a way to collect, arrange and classify the data so as to obtain a fairly clear picture of the problems encountered then will be drawn a conclusion the author to collect the necessary data. From result of analysis that have been processed indicate that contribution of Local Revenue of Bandung City from retribution of the average is equal to 7,30% the rest that is equal to 93,7% from Original Revenue Region sourced from local tax revenue, income of result of separated area wealth management As well as other income in legitimate PAD. The effectiveness level of local retribution fluctuated where in 2011 get 98,07%, 2012 get 110,5%, 2013 get 114,57%, 2014 get 75,62% and in 2015 get 60,41%.

 

Keywords : effectiveness; PAD; retribution.

 

 

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui besarnya kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung selama periode 2011-2015 serta kriteria efektivitasnya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu cara mengumpulkan, menyusun dan mengklasifikasikan data sehingga memperoleh gambaran yang cukup jelas mengenai masalah yang dihadapi, kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan penulis melakukan pengumpulan data yang diperlukan. Dari hasil analisis yang telah diolah menunjukan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung dari retribusi daerah rata-ratanya adalah sebesar 7,30% sisanya yaitu sebesar 93,7% dari Pendapatan Asli Daerah bersumber dari pendapatan pajak daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan juga pendapatan lain-lain dalam PAD yang sah. Tingkat efektivitas dari retribusi daerah sendiri mengalami fluktuasi dimana tahun 2011 mendapatkan 98,07%, 2012 mendapatkan 110,5%, 2013 mendapatkan 114,57%, 2014 mendapatkan 75,62% dan pada tahun 2015 mendapatkan 60,41%.

 

Kata Kunci : efektivitas; PAD; retribusi daerah.


Keywords


effectiveness; PAD; retribution; Kata Kunci; efektivitas; PAD; retribusi daerah

Full Text:

PDF

References


Buku

Bratakusumah, S. Deddy, Solihin, Dadang. 2001. Otonomi penyelenggaraan pemerintah daerah. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Dr. Abuyamin, Oyok. 2012. Perpajakan pusat dan daerah. Edisi kedua Bandung : Humaniora

Halim, Abdul. 2004. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta : Salemba Empat.

Susantih, Heny, Saftiana, Yulia. 2010. Perbandingan Indikator akinerja Keuangan Pemerintah Propinsi se Sumatra Bagian Selatan. Jurnal Simpoisium Nasional Akuntansi XII Ikatan Akuntansi Indonesia.

Kaho, Josef Riwu. 2005. Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia : Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Otonomi Daerah. Jakatra : PT.Raja Grafindo Persada.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta : ANDI.

Munawir. 2011. Analisis Laporan Keuangan. Edisi kesebelas. Yogyakarta : Liberti.

Natia. 2014, Field Research (Studi Lapangan), Jakarta.

Siahaan, P. Marihot. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : PT.Rajagrafindo Persada.

Soelarno, Slamet. 2000. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta : Aksara

Widiartini, Ketut. 2014. Otonomi Daerah. Bali : Universitas Pendidikan Ganesha.

Yani, Ahmad. 2002. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang

Kepermendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996 Tentang Pedoman Penilaian Kriteria Efektivitas

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan dan Retribusi di Bidang Perhubungan

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999)

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997)

Alamat website :

dishub.bandung.go.id

www.pubinfo.id

www.dpkadbandung.info




DOI: https://doi.org/10.17509/jaset.v9i2.9228

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License

Jurnal ASET (Akuntansi Riset) is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License

View My Stats