Budget Analysis Terhadap Angka Kemiskinan di Kota Bandung 2010-2020
Abstract
This study aims to describe the direct expenditure budget and indirect expenditure budget for the poverty rate in Bandung City in 2010-2020. The method used in this study is a quantitative method with descriptive analysis, the data used is secondary data in the form of LRA obtained from the DJPK data portal of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia and the poverty rate of Bandung City in 2010-2020 obtained from BPS Bandung City. Sampling using Nonprobability Sampling with purposive sampling technique. Data processing in this study using IBM SPSS Software Version 26 using classical assumption test analysis, multiple linear regression analysis and hypothesis testing using F test, t test and R-square test. Based on the descriptive analysis, it was found that in 2010-2020, the direct and indirect expenditure budgets fluctuated with an increasing trend, while fluctuations occurred in the poverty rate with a decreasing trend. The results of this study indicate that the direct budget does not affect the poverty rate and the indirect budget has a negative effect on the poverty rate in the city of Bandung. This means that the higher the indirect budget allocated by the local government, the higher the poverty rate in the city of Bandung.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Amalia, F., & Purbadharmaja, I. (2014). Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah dan Keserasian Alokasi Belanja Terhadap Indeks Pembangunan Manusia. E-Jurnal EP Unud, 3 [6] , 257-264.
Aprilia, Y. C. (2022). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengetasan Kemiskinan di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2010-2019. Jurnal Konstanta Vol. 1 No. 1, 45-60.
Ardiansyah, A. (2009). Dampak Kemiskinan KotaTerhadap Perumahan Dan Pemukiman Di Kota Besar Indonesia. 1-20.
Arini, & Mustika, M. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan Melalui Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Bali Tahun 2007-2013. E-Jurnal EP Unud, 4 [9] : 1140-1163, 1-24.
Bawimbang, Rorong, & Siwu. (2021). Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Dana Alokasi Umum Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Kota Manado.
Dardiri, Y., Hartoyo, S., & Sarma, M. (2014). Startegi Penanggulangan Kemiskinan di Kota Bogor Melalui Pendekatan Anggaran dan Regulasi. Jurnal Manajemen Pembangunan Daerah, 30-40.
Ishak, J. (2017). Pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Terhadap Kemiskinan. Jurnal Akuntansi dan Bisnis.
Jasmina, Bayhaqi, Trialdi, & Usman. (2001). Analisa Peringkat Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota. 423-451.
Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics 3, 305-360.
Kharisma, B. (2013). Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi : Sebelum dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal di Indonesia. 101-119.
Krisyanto, S. (2015). Analisis Pengentasan Kemiskinan Melalui Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung Pemerintah Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Timur. Equilibrium, Vol. 13, No. 1, 19-32.
Kurniawan, D. (2012). Otonomi Daerah dan Desentarlisasi Fiskal. 129-144.
Lantu, Y., Koleangan, A., & Rotinsulu, T. (2019). Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan Di Kota Bitung. 1-19.
Lhutfi, I., & Sugiharti, H. (2022). Financial Sustainability of Local Governments in Indonesia. Jurnal ASET (Akuntansi Riset) Vol 14 No 1
Minggu, Rumate, & Rotinsulu. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung dan Investasi Swasta Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung.
Nugraha, & Amelia, T. (2017). Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten dan Kota Di Jawa Barat Tahun 2011-2014. Jurnal Wacana Kinerja, 51-72.
Ratnadi, N., Ariyanto, D., & Wirawati, N. (2016). Analisis Pengaruh Belanja Langsun Pada Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan di Provinsi Bali. Vol.11, No.1.
Sendouw, Rumate, & Rotinsulu. (2019). Pengaruh Belanja Modal, Belanja Sosial, dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Manado. Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah, 1-15.
Setiaji & adi 2007 Setiaji, W., & Adi, P. (2007). Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran. 1-29.
Sidik, M. (2002). Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Sebagai Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal (Antara Teori dan Aplikasinya di Indonesia). Makalah Seminar "Setahun Impelmentasi Kebijakan Otonomi Daerah di Indonesia", Yogyakarta, 1-24.
Sugiyanto. (2021). Mengukur Kesejahteraan Rakyat. Diambil kembali dari Magister Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Diponegoro: https://mie.feb.undip.ac.id/archives/17447
Wahyudi, R., HAmzah, A., & Syahnur, S. (2014). Analisis Belanja Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Aceh. Jurnal Ilmu Ekonomi, 49-59.
Undang-undang
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
Refbacks
- There are currently no refbacks.