PROJECTED HOUSING NEEDS IN THE PRIORITY AREA OF TAYAN NEW CITY, SANGGAU REGENCY, WEST KALIMANTAN
Abstract
Full Text:
PDFReferences
Barat, P. D. (2004). PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 5
TAHUN 2004 TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH PROPINSI
KALIMANTAN BARAT. Pontianak: Lembaran Negara.
Indonesia, R. (1993). KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NO. 120 TAHUN 1993
TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA. Jakarta:
Lembaran Negara.
Indonesia, R. (1993). KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 27 TAHUN
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 1993
TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA. Jakarta:
Lembaran Negara.
Indonesia, R. (1993). KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 75 TAHUN
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN
Jakarta: Lembaran Negara.
Indonesia, R. (1995). KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN
TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN 1993
TENTANG DEWAN PENGEMBANGAN KAWASAN TIMUR INDONESIA. Jakarta:
Lembaran Negara.
Indonesia, R. (1996). KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 89 TAHUN
TENTANG KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU. Jakarta:
Lembaran Negara.
Indonesia, R. (1998). KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN
TENTANG PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI SANGGAU.
Jakarta: Lembaran Negara.
Indonesia, R. (1998). KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 173 TAHUN
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 120 TAHUN
Jakarta: Lembaran Negara.
Indonesia, R. (1998). KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 9 TAHUN
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 89 TAHUN
TENTANG KAWASAN EKONOMI TERPADU. Jakarta: Lembaran Negara.
Indonesia, R. (2008). PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 26 TAHUN
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH NASIONAL . Jakarta: Lembaran
Negara.
Indonesia, R. (2011). PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN
TENTANG MASTERPLAN PERCEPATAN DAN PERLUASAN PEMBANGUNAN
EKONOMI INDONESIA 2011-2025. Jakarta: Lembaran Negara.
Indonesia, R. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan
Perumahan Dan Kawasan Permukiman. Jakarta: Lembaran Negara.
Michael Rinaldi Clipper Rumengan, ,. J. (2019). Analisis Ketersediaan Dan Kebutuhan Fasilitas
Sosial. Spasial, 6(2), 375.
Sanggau, B. P. (2015). Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2015. Sanggau, Kalimantan Barart: BPS
Kabupaten Sanggau.
Sanggau, B. P. (2017). Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2017. Sanggau, Kalimantan Barat,
Indonesia: BPS Kabupaten Sanggau.
| Ju r n a l Ar s itektu r ZONAS I : V o lu me 8 No mo r 1, F eb r u a r y 2025 Hal 215-230
Sanggau, B. P. (2019). Kabupaten Sanggau Dalam Angka 2019. Sanggau, Kalimantan Barat,
Indonesia: BPS Kabupaten Sanggau.
Statistik, B. P. (2010). Pedoman Perhitungan Proyeksi Penduduk dan Angkatan Kerja. Jakarta: Badan
Pusat Statistik.
Whittick, F. J. (1977). New Towns: Their Origins, Achievement and Progress. London: Leonard Hill
DOI: https://doi.org/10.17509/jaz.v8i1.55707
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2025 Tecky Hendrarto, Juang Akbardin, Johar Maknun

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



