Analisis Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Kasus Pemberontakan G30-SPKI

Anggita Nur’ Alifah Kunaefi, Fran Sisko, Mohhamad Sobari, Siti Almaidah, Yudhistira Wicaksono, Siti Komariah

Abstract


Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi. Di Indonesia sendiri terdapat satu kasus pelanggaran HAM berat yang pernah terjadi, yaitu pemberontakan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia atau dengan nama lain yaitu G30S-PKI. Meskipun peristiwa ini sudah lama terjadi, namun ini masih menjadi polemik dalam bangsa Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian kajian pustaka sehingga diperoleh hasil analisis terkait faktor dan solusi dari permasalahan ini. Faktor penyebab G30S-PKI terjadi diantaranya (1) Dominasi ideologi Nasakom, (2) Pertentangan antara PKI dan TNI, (3) Keterlibatan pihak Amerika Serikat, (4) Kejadian di Lubang Buaya, (5) Propaganda anti-PKI, (6) Ketidakstabilan politik, (7) Keterlibatan intelijen asing, (8) Kegagalan penyidikan independent, (9) Kekerasan massal, (10) Pengaruh agama. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia untuk mencegah peristiwa ini terulang Kembali adalah dengan mempertahankan ideologi Pancasila.


Full Text:

PDF

References


Adriyanto, A. (2016). Kontroversi Keterlibatan Soeharto Dalam Penumpasan G30S/Pki 1965. Kalpataru: Jurnal Sejarah dan Pembelajaran Sejarah, 2(2), 1-12.

Alkostar, A. (2009). Korelasi korupsi politik dengan hukum dan pemerintahan di negara modern (Telaah tentang praktik korupsi politik dan penanggulangannya). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum.

Anggriani, J. (2017). Hukum Administrasi Negara. Bandung: Pustaka Setia.

Hatama, D. A. G. P. (2022). PERKEMBANGAN KOMUNISME DI INDONESIA TAHUN 1914-1927. Jurnal Penelitian Pendidikan Sejarah UHO, 7(1), 57-72.

Ikhsan A.F. dan Diyah A.K. (2018)Bab, I. V. Inong Balee Mencari Keadilan: Khairunnisa Rusli di antara Perjuangan Politik dan Perjuangan Perempuan. KELUAR DARI EKSTREMISME, 103.

Kasalang, R. J. (2012). Tanggung jawab negara dalam memenuhi hak masyarakat atas air, dalam to promote: Membaca perkembangan wacana hak asasi manusia di Indonesia. Yogyakarta: Pusham UII.

Khatami, M. I., & Kurnia, N. (2022). E-Demokrasi pada Perdebatan Publik di Twitter: Analisis Konten Polemik Pemecatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jurnal Riset Komunikasi, 5(1), 51-69.

Nazra, E. R. C., & Darmawan, B. (2023). Mengenang Djamaluddin Wak Ketok: Komandan Batalyon Bazooka di PRRI Padang 1958-1961. Istoria: Jurnal Ilmiah Pendidikan Sejarah Universitas Batanghari, 7(2), 1-8.

Patra, H., Anatona, A., & Narny, Y. (2022). Pengawasan Orde Baru Terhadap Eks-Tahanan Politik PKI Di Sumatera Barat. Criksetra: Jurnal Pendidikan Sejarah, 11(1), 54-70.

Permata, H. (2015). Gerakan 30 September 1965 dalam Perspektif Filsafat Sejarah Marxisme. Jurnal Filsafat, 25(2), 220-251.

Pratama, F. Y. Kritik Peristiwa 30 September 1965 dan Implikasinya dalam Pembangunan Pendidikan ke Arah Kedewasaan bagi Masyarakat Indonesia 1.

Setyahadi, M. M. (2018). Analisis Konflik Politik Elite TNI Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1966). Jurnal Renaissance, 3(01), 346-357.

Setyonugroho, E. A. Dekrit Presiden 5 Juli 1959, Blunder Politik Soekarno.

Sidqi, S. Y. N. (2008). Anomali Sistem Presidensial Indonesia (Evaluasi Praktek Politik Parlementarian). Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 15(1).

Soemarsono, M. (2007). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. Jurnal Hukum & Pembangunan, 37(2), 300-322.

Wiharyanto, K. (2010). Proses Berdirinya ASEAN. Jurnal Pendidikan Sejarah, 1(1).




DOI: https://doi.org/10.17509/sosioreligi.v23i2.92213

Refbacks

  • There are currently no refbacks.




Lisensi Creative Commons
Sosio Religi is licensed under Creative Commons Atribution - Non Commercial - Share Alike 4.0 International.

Alamat Redaksi: Gedung Numan Soemantri, FPIPS UPI, Departemen Pendidikan Umum, Lantai 2, Jl. Dr. Setiabudhi No 229 Bandung, 40154