Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah
Abstract
Abstract. This study aims to determine transparency and accountability in West Bandung Regency SKPD and the influence of transparency and accountability on the performance of government agencies in West Bandung Regency SKPD both partially and simultaneously. The type of research used is explanatory. The population in this study were 27 Regional Work Unit (SKPD) in West Bandung Regency. Hypothesis testing was tested using t test and F test. Based on the results of the study showed that transparency and accountability in SKPD West Bandung Regency was good, the results of hypothesis testing showed that transparency and accountability affect the performance of government agencies both partially and simultaneously.
Keywords: Transparency, Accountability and Performance of Government Agencies.
Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas di SKPD Kabupaten Bandung Barat serta pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah pada SKPD Kabupaten Bandung Barat baik secara parsial maupun secara simultan. Jenis penelitian yang digunakan adalah explanatory. Populasi dalam penelitian ini adalah 27 Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) di Kabupaten Bandung Barat. Pengujian hipotesis diuji dengan menggunakan uji t dan uji F. Berdasarkan hasil penelitian menunjukan bahwa transparansi dan akuntabilitas di SKPD Kabupaten Bandung Barat sudah baik, hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas berpengaruh terhadap kinerja instansi pemerintah baik secara parsial maupun secara simultan.
Kata kunci : Transparansi, Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Arikunto, Suharsimi. (2013). Prosedur Penelitian. Jakarta: PT. Rineka Cipta
Auditya, L., Husaini & Lismawati . (2013). Analisis Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja PemerintahDaerah Provinsi Bengkulu (Vol. 3). Bengkulu: Fairness.
Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, & Departemen Dalam Negeri. (2002). Pedoman Penguatan Pengamanan Program Pembangunan Daerah.
Barker et al. (2002). Research Methods in Clinical Psychology. John Wiley & Sons Ltd. England
Bastian, Indra. (2006). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar. Penerbit Erlangga:Jakarta.
Baswir, Revrisond. (2000). Koperasi Indonesia. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE UGM.
Bharata, R. W. (2015). Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari (RSUD) Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta (Vol. 13). Ekonomi, Manajemen & Akuntansi.
Dedi, Septian. Kinerja Pemerintahan KBB Memprihatinkan.
HYPERLINK "http://pasundanekspres.com/kinerja-pemerintahan-kbb-memprihatinkan" http://pasundanekspres.com/kinerja-pemerintahan-kbb-memprihatinkan . Diaksestanggal 20 September 2017.
Edison, Acep. (2016). Analisis Regresi dan Jalur dengan Program SPSS. Bandung: Mentari
Ghozali, I. (2013). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS 21. Semarang: BP UNDIP.
Ibrahim, P. S. (2015). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja,Transparansi, Akuntabilitas, Dan Pengawasan Internal Terhadap Kinerja Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI. Jurnal Tekun (Vol. 6).
Irianto, Agus. (2004). Statistik Konsep Dasar dan Aplikasinya. Jakarta: Kencana.
Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara No. 589/IX/6/Y/99 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah
Krina, L. (2003). Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas Transparansi dan Partisipasi. Jakarta: Sekretariat Good Public Governance, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
LAN, & BPKP. (2000). Akuntabilitas dan Good Governance Modul Sosialisasi Sistem AKIP (Vol. 1). Jakarta: LAN dan BPKP.
LAN, & BPKP. (2003). Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Intansi.
LAN, & BPKP. (2004). Modul Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
Lubis, Heldania Ultri. 10 Ribuan Aduan Warga ke Ombudsman di 2016, Terbanyak Soal Pemda. Dikutip tanggal 20 September 2017. https://news.detik.com/berita/d3417121/10-ribuan-aduan-warga-ke-ombudsman-di-2016-terbanyak-soal-pemda.Diakses tanggal 13 September 2017.
Lukito. (2014). Membumikan Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Sektor Publik:Tantangan Berdemokrasi Kedepan. Jakarta: PT Grasindo Anggota Ikapi.
Junaidi. (2010). Tabel F dan Tabel T. (http://junaidichaniago.wordpress.com).
Mangkunegara, A.A. Anwar Prabu. (2011). Manajmene Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: Rosda
Mardiasmo. (2009). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: ANDI.
Noor, Juliansyah. (2011). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah. Jakarta: Kencana
Nordiawan, Deddi; Hertianti, Ayuningtyas. (2010). Akuntansi Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP)
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
Raco, J. R. (2010). Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya. Jakarta: PT Grasindo.
Rakhmat, M.S., Prof. Dr. Drs. (2018). Administrasi dan Akuntabilitas Publik. Yogyakarta: ANDI
Riswan, Oris. Evaluasi Akuntabilitas, Kota Bandung Raih Nilai Tertinggi. https://news.okezone.com/read/2016/02/13/525/1311016/evaluasi-akuntabilitas kota-bandung-raih-nilai-tertinggi. Diakses tanggal 20 September 2017.
Rochmi, Muhammad Nur. Kinerja pemerintah daerah masih rendah HYPERLINK "https://beritagar.id/artikel/berita/kinerja-pemerintah-daerah-masih-rendah" https://beritagar.id/artikel/berita/kinerja-pemerintah-daerah-masih-rendah . Diakses tanggal 15 September 2017.
Rosjidi. (2001). Akuntansi Sektor Publik Pemerintah:Kerangka, Standard dan Metode. Surabaya: Aksara Satu.
Saputra, Devi Satria; Darwanis; Abdullah, Syukriy. (2014). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pada Pemda Kabupaten Aceh). Jurnal Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Vol. 3 No. 2
Sari, Cecep Wijaya. Kali Kelima Kabupaten Bandung Barat Terima Opini WDP. http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/06/05/kali-kelima-kabupaten bandung-barat-terima-opini-wdp-402547. Diakses tanggal 19 September 2017.
Sudjana. (2005). Metode Statistika. Bandung: Tartinto.
Sugiyono. (2014). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung:Alfabeta.
Sulistiyani, Ambar Teguh: Rosidah. (2003). Manajemen Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Widodo, J. (2011). Analisis Kebijakan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik). Malang: Bayumedia.
Wiguna, M. B., Yuniartha, G. A., & Darmawan , N. A. (2015). Pengaruh Pengawasan Keuangan Daerah, Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Buleleng (Vol. 3). e- Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha .
Zulganef. (2008). Metode Penelitian Sosial dan Bisnis. Bandung: Graha Ilmu.
. (2016).Kota Bandung Menuju Pemerintahan yang Terbuka. http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2016/11/25/kota-bandung-menuju-pemerintahan-yang-terbuka-385853. Diakses tanggal 17 September 2017.
DOI: https://doi.org/10.17509/jimb.v10i1.15983
Refbacks
- There are currently no refbacks.
View My Stats
