PERSELINGKUHAN PENGUASA DAN PENGUSAHA TERHADAP PERAMPASAN HAK-HAK PUBLIK

Patu Masriadi

Abstract


Meskipun kebijakan publik tidak bisa dielakkan oleh berbagai kepentingan non-publik, tapi kepentingan publik harus lebih utama dari kepentingan non-publik, karena kebijakan publik selalu bergerak antara kepentingan politik dan ekonomi, yang disebut politik ekonomi di bidang kebijakan publik. Kebijakan Lapangan Karebosi Revitalisasi Kota Makassar yang paling cenderung untuk kebijakan berorientasi bisnis daripada kebijakan publik, karena kebijakan ini sektor bisnis yang sangat menguntungkan (pribadi) dari masyarakat. Sebaliknya, kebijakan ini menjelaskan "affair" antara negara (otoritas) dan kapitalis (pengusaha) yang secara langsung dan tidak langsung merampok hak-hak masyarakat pergi. Kebijakan ini mengungkapkan seberapa kuat cengkeraman kapitalis untuk mempengaruhi kebijakan publik yang dilakukan oleh para pengambil keputusan di lembaga pemerintah (negara), padahal tugas inti negara (pemerintah) adalah memberikan pelayanan publik bagi seluruh warga negara termasuk menjaga hak publik dalam bentuk apapun. Kebijakan Lapangan Karebosi Revitalisasi Kota Makassar terbukti sebagai memberikan keuntungan apa-apa bagi pemerintah dan masyarakat Kota Makassar, memang kebijakan ini dilakukan hak-hak publik yang harus dilindungi oleh negara. Kemudian kebijakan seharusnya dievaluasi segera, karena periode kebijakan akan melebihi periode pembuat keputusan. 


Full Text:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17509/civicus.v16i2.5134

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2017 CIVICUS



Our journal indexed by:

Jurnal Civicus is published by Civic Education Department, in collaboration with Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Indonesia (Indonesia Association of Pancasila and Civic Education/AP3KnI).

 

Lisensi Creative Commons
Ciptaan disebarluaskan di bawah Lisensi Creative Commons Atribusi-NonKomersial-BerbagiSerupa 4.0 Internasional.

 

Visitor Counter