PETISI DARING SEBAGAI BENTUK PARTISIPASI WARGA NEGARA DI ERA DIGITAL

Ahmad Faadhila Addiputra, Faiz Aulia Rahman, Monique Madelin, Putri Ramadini Mumpuni, Epin Saepudin

Abstract


Saat ini, segala aspek kehidupan manusia tidak lepas dari teknologi. Teknologi telah ikut serta dalam mewujudkan hak-hak manusia sebagai warga negara untuk menyampaikan aspirasinya. Penelitian ini menganalisis bagaimana partisipasi digital masyarakat Indonesia melalui petisi dalam jaringan. Subjek yang dituju pada penelitian ini adalah mahasiswa sarjana Institut Teknologi Bandung (ITB). Penelitian ini menggunakan metode studi literatur, studi kasus, dan penyebaran kuesioner. Studi kasus dilakukan dengan menganalisis berbagai petisi online, salah satunya adalah petisi online mengenai Omnibus Law. Survei disebar melalui Google form yang disebarkan di kalangan mahasiswa ITB. Berdasarkan hasil penelitian, mahasiswa ITB rata-rata memahami petisi daring dan rata-rata pernah mengisinya sebanyak 5 hingga 7 kali. Petisi daring bersifat cukup efektif namun harus dibarengi dengan advokasi lanjutan. Kami menyarankan pembaca untuk lebih mencari tahu lagi bagaimana advokasi lanjutan dari petisi daring, dan pemerintah seharusnya membuat peraturan perundang-undangan mengenai petisi daring.


Keywords


Partisipasi Digital; Aspirasi Masyarakat; Petisi; Petisi Daring

References


Morrisan, “Tingkat Partisipasi Politik dan Sosial Generasi Muda,” Visi Komun., vol. 15, no. 01, pp. 96–113, 2016.

J. A. G. M. Van Dijk, “Digital democracy: Vision and reality,” Innov. Public Sect., vol. 19, pp. 49–62, 2012.

A. P. J. I. Indonesia, “Laporan Survei Internet APJII 2016,” no. August, 2016.

U. Kustriana, “Keberhasilan Petisi Pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual terhadap Anak melalui Change.org,” Komunika, vol. 7, no. 1, pp. 59–65, 2020.

S. Wright, “ Digital Citizenship: The Internet, Society, and Participation , by Karen Mossberger, Caroline J. Tolbert, and Ramona S. McNeal ,” J. Inf. Technol. Polit., vol. 5, no. 2, pp. 262–264, 2008.

Ribble, Mark, "Digital citizenship: using technology appropriately". 2017, Diakses dari http://www.digitalcitizenship.net/Nine_Elements.html diakses pada 6 November 2020.

M. Kim and D. Choi, “Development of Youth Digital Citizenship Scale and Implication for Educational Setting Published by : International Forum of Educational Technology & Society Development of Youth Digital Citizenship,” J. Educ. Technol. Soc., vol. 21, no. 1, pp. 155–171, 2018.

R. Effendi, M. E. A. Haryanegara, V. Sukmayadi, and F. Aziz, “Consumption of Online Political News and Political Participation of First-Time Voters,” J. Pendidik. Ilmu Sos., vol. 29, no. 1, pp. 71–84, 2020.

UUD Indonesia, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 : dalam persandingan disertai catatan", 2005, Jakarta: Forum Konstitusi

M. Holzer, “Restoring Trust in Government: The Potential of Digital Citizen Participaton,” Public Adm., no. August, p. 19, 2004, [Online]. Available: http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/ASPA/UNPAN022840.pdf.

P. Roza, “Digital citizenship,” Emerg. Digit. Spaces Contemp. Soc. Prop. Technol., pp. 83–96, 2010.

R. Simamora, “Petisi Online sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change.Org Indonesia Periode 2015-2016,” J. Komun. Indones., vol. 6, no. 1, pp. 57–67, 2018.

R. Lindner and U. Riehm, “Broadening Participation Through E-Petitions? An Empirical Study of Petitions to the German Parliament,” Policy & Internet, vol. 3, no. 1, pp. 63–85, 2011.

A. R. Sanjaya, “Petisi Indonesia untuk Dunia: Potret Globalisasi Gerakan Sosial Digital,” J. Komun., vol. 10, no. 1, p. 17, 2018.

Purwoko, Bayu, "Potensi Ancaman Situs Petisi Daring sebagai Media Demokrasi Digital Terhadap Kebijakan Publik di Indonesia". Jurnal Cendekia Waskita. Vol. 4, no. 20, pp 557-718, ISSN 24068-713. 2020, https://jurnal.stin.ac.id/stin/article/view/108/89.

S. Oktaviani and K. P. Sudibya, “Pengaturan Petisi Online dalam Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia,” J. Kertha Negara, vol. 7, no. 8, pp. 1–13, 2019.

N. Qamar, “Kewenangan Judicial Review Mahkamah Konstitusi,” J. Konstitusi, vol. Volume 1, no. 1, p. 2, 2012.

Debora, S. T, "Buruh Resmi Ajukan Judicial Review UU Cipta Kerja ke MK". Kompas, 2020, Tersedia di https://megapolitan.kompas.com/read/2020/11/03/09383301/buruh-resmi-ajukan-judicial-review-uu-cipta-kerja-ke-mk diakses 7 November 2020.

Setiawan, R, "Daftar Kasus yang Dimenangkan Petisi Change.org Selama Tahun 2018". 2018, Tirto, Tersedia di https://tirto.id/daftar-kasus-yang-dimenangkan-petisi-changeorg-selama-tahun-2018-dcnm diakses 7 November 2020.




DOI: https://doi.org/10.17509/jpis.v29i2.29801

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.