KOMUNIKASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF PADA KAWASAN BANTARAN SUNGAI MARTAPURA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Abstract

Abstrak

Penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia telah didukung dengan banyaknya landasan yuridis yang menjadi dasar dalam proses implementasi. Hal ini menunjukkan besarnya dukungan masyarakat terhadap kebijakan tersebut. Proses perumusan sebuah kebijakan  akan mempengaruhi berjalannya proses penerapan kebijakan tersebut. Pada implemetasinya, masih terdapat faktor penghambat yang disebabkan oleh masalah komunikasi kebijakan pendidikan inklusif. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola komunikasi kebijakan inklusif yang diterapkan pada enam sekolah inklusif di kawasan bantaran Sungai Martapura Provinsi Kalimantan Selatan. Metode dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan telah memahami tujuan pendidikan inklusif dan terdapat faktor pendukung dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Pada sisi lain, pelaksanaan pendidikan inklusif masih diiringi dengan kurangnya penerimaan guru terhadap keberadaan ABK, masih ditemukannya faktor penghambat pendidikan inklusif seperti kurangnya sarana dan prasarana, perbedaan penliaian antar pelaksana kebijakan mengenai pendidikan inklusif yang diterapkan serta kurangnya komunikasi dan kerjasama antara kepala sekolah, guru dan GPK dalam melayani kebutuhan ABK.

Abstract

The implementation of inclusive education in Indonesia has been supported by many juridical foundations that form the basis for the implementation process. This result shows a high support from the people of the policy. Process of policy formulation will affect the implementation of this policy. In its implementation, there are still inhibiting factors caused by communication problems on inclusive education policies. Based on this, this study aims to find the pattern of inclusive policy communication that is applied to six inclusive schools in the Martapura Riverbank area, South Kalimantan Province. The method in this research is qualitative with descriptive type. The results showed that policy implementors understood the goals of inclusive education and there were supporting factors in the implementation of inclusive education. On the other hand, the implementation of inclusive education is still accompanied by a lack of teacher acceptance of existing of children with special needs, the discovery of factors inhibiting inclusive education such as lack of facilities and infrastructure, differences in assessment among policy implementors of applied inclusive education, and a lack of communication and coöperation between school principals and teachers. and shadow teachers in serving the needs of children with special needs.