Pengaruh Rencana Anggaran Terhadap Realisasi Anggaran Di Kabupaten/Kota Provinsi Lampung Periode 2019-2024
Abstract
Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Tingginya deviasi antara rencana anggaran dan realisasi belanja menunjukkan adanya permasalahan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan fiskal daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah terhadap realisasi APBD kabupaten/kota di Provinsi Lampung periode 2019-2024 dengan memasukkan jumlah penduduk sebagai variabel kontrol.
Pendekatan kuantitatif yang digunakan dengan analisis regresi data panel. Data diperoleh dari BPS, Kemenkeu RI, serta laporan realisasi APBD pemerintah daerah. Model yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM) berdasarkan hasil uji Chow dan uji Hausman.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran. Sebaliknya, jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap realisasi APBD. Secara simultan, seluruh variabel dalam model penelitian berpengaruh signifikan terhadap realisasi anggaran. Temuan ini menegaskan bahwa faktor demografis perlu menjadi pertimbangan utama dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran daerah.Keywords
Full Text:
PDFReferences
Anggraeni, D., & Risnawati, R. (2024). Analisis faktor-faktor yang memengaruhi realisasi anggaran belanja daerah di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 14(1), 45–58. https://doi.org/10.xxxx/jap.v14i1.xxx
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2022). Ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK RI.
Badan Pusat Statistik. (2023). Provinsi Lampung dalam angka 2023. BPS Provinsi Lampung.
Bird, R. M., & Vaillancourt, F. (2006). Perspectives on fiscal federalism. World Bank.
Halim, A. (2019). Manajemen keuangan sektor publik (Edisi revisi). Salemba Empat.
Halim, A. (2020). Pengelolaan keuangan daerah (Edisi keempat). UPP STIM YKPN.
Hood, C. (1991). A public management for all seasons? Public Administration, 69(1), 3–19. https://doi.org/10.1111/j.1467-9299.1991.tb00779.x
Mahmudi. (2019). Manajemen kinerja sektor publik (Edisi ketiga). UPP STIM YKPN.
Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik. Andi Offset.
Martinez-Vazquez, J., & McNab, R. M. (2003). Fiscal decentralization and economic growth. World Development, 31(9), 1597–1616. https://doi.org/10.1016/S0305-750X(03)00109-8
Musgrave, R. A. (1959). The theory of public finance. McGraw-Hill.
Oates, W. E. (1999). An essay on fiscal federalism. Journal of Economic Literature, 37(3), 1120–1149. https://doi.org/10.1257/jel.37.3.1120
Osborne, D., & Gaebler, T. (1992). Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. Addison-Wesley.
Rodríguez-Pose, A., & Ezcurra, R. (2010). Does decentralization matter for regional disparities? Journal of Economic Geography, 10(5), 619–644. https://doi.org/10.1093/jeg/lbp049
Santosa, B. (2020). Pengaruh pembiayaan daerah terhadap realisasi anggaran pemerintah daerah. Jurnal Keuangan Publik, 8(2), 101–115.
Sari, D. P., & Utama, M. S. (2021). Pengaruh belanja daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Jurnal Kebijakan Publik, 12(2), 89–103.
Sari, N., & Pratama, R. (2022). Faktor-faktor yang memengaruhi realisasi anggaran pemerintah daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 10(1), 23–36.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
DOI: https://doi.org/10.17509/ijdb.v5i4.95720
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2026 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Indonesian Journal of Digital Business is published by Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
and managed by Department of Digital Business
Jl. Dr. Setiabudi No.229, Kota Bandung, Indonesia - 40154
View My Stats




1.png)