Implementasi Kebijakan Program Bantuan Alat Bantu Kaki dan Tangan Palsu bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Lampung Timur

Abdi Fajar Imani, Dedy Hermawan, Suripto Suripto

Abstract


Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Program Bantuan Alat Bantu Kaki dan Tangan Palsu bagi Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Lampung Timur. Analisis dilakukan dengan menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III yang meliputi variabel komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program telah berjalan dan memberikan dampak positif nyata bagi penerima manfaat, terutama dalam meningkatkan mobilitas, kemandirian, dan keberfungsian sosial penyandang disabilitas fisik. Namun demikian, implementasi kebijakan belum sepenuhnya optimal akibat keterbatasan sumber daya anggaran, fragmentasi kewenangan, serta struktur birokrasi yang masih bersifat hierarkis dan kurang fleksibel. Disposisi pelaksana, khususnya Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), menjadi faktor dominan yang mendukung keberhasilan implementasi program di tingkat lapangan. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sumber daya, penyederhanaan struktur birokrasi, serta peningkatan koordinasi lintas sektor guna meningkatkan keberlanjutan dan inklusivitas kebijakan rehabilitasi sosial.

Keywords


Alat bantu, disabilitas fisik, Implementasi kebijakan, model Edward III, rehabilitasi sosial

Full Text:

PDF

References


Alexander, Universitas Palangka Raya, Sahay, M. F. A., & Rhama, B. (2025). Implementasi kebijakan pemerintah dalam digitalisasi dokumen kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palangka Raya. Jurnal Administrasi Publik, 11(1).

Andriany, S., & Ariyanti, A. (2023). Implementasi kebijakan keterbukaan dan informasi publik di Dinas Komunikasi Informatika Kota Palembang. Jurnal Ilmu Administrasi dan Studi Kebijakan (JIASK), 6(1), 35–52.

Badan Pusat Statistik. (2023). Statistik Penyandang Disabilitas Indonesia Tahun 2023. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2023). Profil Penyandang Disabilitas Provinsi Lampung 2023. Bandar Lampung: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung.

Brynard, P. A. (2009). Mapping the factors that influence policy implementation. Journal of Public Administration, 44(3), 557–577.

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur. (2022). Laporan Data Penyandang Disabilitas Kabupaten Lampung Timur Tahun 2022. Sukadana: Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur.

Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur. (2023). Laporan Program Bantuan Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas Tahun 2023. Sukadana: Dinas Sosial Kabupaten Lampung Timur.

Edward III, G. C. (1980). Implementing public policy. Washington, DC: Congressional Quarterly Press.

Grindle, M. S. (1980). Politics and policy implementation in the Third World. Princeton: Princeton University Press.

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2017). Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2017 tentang Bantuan Sosial bagi Penyandang Disabilitas. Jakarta: Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Kusuma, I. G. K. C. B., & Simanungkalit, Y. T. (2022). Implementasi kebijakan publik menurut model George C. Edward III. Jurnal Kebijakan Publik, 13(2), 101–112.

Lipsky, M. (1980). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. New York: Russell Sage Foundation.

Mazmanian, D. A., & Sabatier, P. A. (1983). Implementation and public policy. Scott, Foresman and Company

Nugroho, R. (2017). Public policy. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Nuryadi, F. R., & Santosa, P. (2025). Implementasi kebijakan pelayanan administrasi kependudukan berdasarkan model Edward C. Edward III. Jurnal Tata Kelola dan Kebijakan Publik, 1(5).

Pratama, A., & Lestari, S. (2020). Peran pekerja sosial dalam rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik. Jurnal Kesejahteraan Sosial, 7(1), 33–45.

Pressman, J. L., & Wildavsky, A. (1973). Implementation: How great expectations in Washington are dashed in Oakland. Berkeley: University of California Press.

Prasetyo, D. (2022). Evaluasi implementasi bantuan alat bantu penyandang disabilitas di daerah. Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik, 9(1), 75–92.

Putri, P., & Rahmilah, M. (2021). Analisis implementasi kebijakan publik menggunakan model George C. Edward III. Jurnal Kolaboratif Sains, 4(6), 365–374.

Putri, A. P. (2024). Implementasi pemenuhan hak pelayanan publik bagi penyandang disabilitas di Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik, 1(4), 134–142.

Rahmawati, N. (2018). Struktur birokrasi dan efektivitas implementasi kebijakan publik di tingkat daerah. Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah, 5(2), 89–102.

Republik Indonesia. (2016). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Jakarta: Sekretariat Negara.

Roring, F., Kushartono, T., & Wulandari, S. (2023). Disposisi pelaksana dalam implementasi kebijakan pelayanan publik. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 11(1), 45–57.

Sari, M., & Putra, H. (2021). Keterbatasan sumber daya dalam implementasi kebijakan sosial di pemerintah daerah. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 9(3), 201–213.

Setyowati, D., & Wibisono, H. (2020). Pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui penyediaan alat bantu di Indonesia. Jurnal Kesejahteraan Sosial, 18(2), 145–159.

Sormin, R. D. (2024). The effect of communication, resources, disposition and bureaucratic structure on program participation: A study of George Edward III’s policy implementation model. International Journal for Innovation Education and Research, 9(7).

Subarsono, A. G. (2016). Analisis kebijakan publik: Konsep, teori, dan aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.

World Health Organization. (2011). World report on disability. Geneva: World Health Organization.

Yulianto, D., & Hidayat, R. (2019). Implementasi kebijakan rehabilitasi sosial penyandang disabilitas di Indonesia. Jurnal Administrasi Publik, 10(2), 145–158.




DOI: https://doi.org/10.17509/ijdb.v5i4.96945

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2026 Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Indonesian Journal of Digital Business is published by Universitas Pendidikan Indonesia (UPI)
and managed by Department of Digital Business
Jl. Dr. Setiabudi No.229, Kota Bandung, Indonesia - 40154
View My Stats