Strategi Menurunkan Angka Putus Sekolah dan Meningkatkan Rata-Rata Lama Sekolah di Kecamatan Ciseeng Kabupaten Bogor
Abstract
Angka Putus Sekolah (APS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) merupakan indikator strategis pembangunan pendidikan. Berdasarkan Penta Kabupaten Bogor 2025 dan BPS Kabupaten Bogor 2024, Kecamatan Ciseeng mencatat APS SD tertinggi di kabupaten (126 anak) dan RLS 7,3 tahun, di bawah rata-rata Kabupaten Bogor 8,3 tahun. Kondisi ini menunjukkan ketimpangan akses pendidikan akibat faktor ekonomi, kultural, dan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis determinan utama serta merumuskan strategi penurunan APS dan peningkatan RLS melalui perspektif pengarusutamaan gender. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui telaah dokumen, observasi lapangan, dan wawancara mendalam terhadap pemangku kebijakan pendidikan, kepala sekolah, guru, orang tua, dan peserta didik. Analisis data mengintegrasikan kerangka keadilan sosial Mansour Fakih (distribusi, pengakuan, partisipasi) dan model strategi Arthur F. Lykke (ends, ways, means, risk). Hasil penelitian menunjukkan bahwa APS dan RLS dipengaruhi oleh biaya tidak langsung pendidikan, nilai patriarkal (perkawinan dini, bias gender), serta lemahnya dukungan kelembagaan desa. Strategi yang direkomendasikan mencakup intervensi struktural (subsidi transportasi, beasiswa afirmatif), kultural (literasi gender, kampanye anti nikah dini), dan kelembagaan (forum gender desa, layanan psikososial). Penurunan APS dan peningkatan RLS menuntut strategi transformatif yang selaras antara tujuan, cara, dan sumber daya dengan memperhitungkan risiko implementasi.
Keywords
Full Text:
PDFReferences
Azmy, A. S., & Pertiwi, F. (2020). Implementasi kebijakan pengarusutamaan gender (PUG) dibidang pendidikan di Kota Bogor. Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Jender, 19(2), 160-170.
Badan Pusat Statistik. (2024). Kabupaten Bogor dalam angka 2024. BPS Kabupaten Bogor.
Fakih, M. (1996). Analisis gender dan transformasi sosial. Pustaka Pelajar.
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. (2000). Sekretariat Negara Republik Indonesia.
Kementerian PPN/Bappenas. (2013). Pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender bidang pendidikan. Kementerian PPN/Bappenas.
Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. SAGE Publications.
Lykke, A. F. (1989). Toward an understanding of military strategy. U.S. Army War College.
Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook (3rd ed.). SAGE Publications.
Pemerintah Kabupaten Bogor. (2017). Peraturan Bupati Bogor Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Bogor. Pemerintah Kabupaten Bogor.
Pemerintah Kabupaten Bogor. (2020). Peraturan Bupati Bogor Nomor 88 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Bogor Tahun 2020–2024. Pemerintah Kabupaten Bogor.
Penta Kabupaten Bogor. (2025). Data pendidikan dasar Kecamatan Ciseeng tahun 2024/2025. Pemerintah Kabupaten Bogor.
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Bidang Pendidikan. (2008). Kementerian Pendidikan Nasional.
Rahayu, W. K. (2016). Analisis pengarusutamaan gender dalam kebijakan publik (Studi kasus di BP3AKB Provinsi Jawa Tengah). Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Kesehatan Indonesia, 2(1), 93-108.
Suryadi, A. (2019). Pengarusutamaan gender dalam kebijakan pendidikan: Pelajaran dari praktik implementasi. Jurnal Pendidikan Nasional, 9(1), 45–59.
DOI: https://doi.org/10.17509/jpp.v26i1.101563
Refbacks
- There are currently no refbacks.
Copyright (c) 2026 Authors
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.